1. Peraturan
perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan
dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi
legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
2. Perundang-undangan
merupakan proses pembuatan peraturan negaranm yang diawali dengan
perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan.
3. Tata
urutan perundang-undangan nasional menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2004 ialah:
a. UUD 1945
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah
4. Para
pembentuk peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari:
a. MPR
b. DPR
c. Presiden dan para pembantunya
d. Lembaga-lembaga negara lainnya
(Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah Agung).
5. Kekuasaan
legislatif MPR sesuai pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan
UUD. Perubahan UUD ditentukan dalam UUD 1945 pasal 37.
6. Kekuasaan
DPR untuk membentuk undang-undang sesuai UUD 1945 pasal 20. Setiap RUU dibahas
oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak
mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu.
7. Tata
cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden No.68
Tahun 2005. Peraturan Presiden ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU,
rancangan Peraturan Pemerintah pengganti UU, rancangan Peraturan Pemerintah dan
rancangan Peraturan Presiden. Juga merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat (3) dan
pasal 24 UU No.10 Tahun 2004. (UU-P3)
8. Proses
penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Juga pembahasan
bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR. Prosedur
pembentukan RUU dapat diusulkan oleh DPR
maupun Pemerintah.
9. DPD
sebagai pembentuk UU untuk materi yang berkaitan dengan otonom daerah. DPD
mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum oleh DPR dibahas dulu bersama
presiden.
10. Lembaga
lain pembentuk UU misalnya BPK, KPU misalnya mengadakan pemilu (UU No.12/2003),
Bank Indonesia membuat peraturan Bank Indonesia (UU RI No.23 Tahun 1999),
Mahkamah Agung membuat Peraturan MA dan Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan
MK.
11. DPRD
berwenang membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah
untuk mendapat persetujuan bersama.
12. Tata
cara pembentukan peraturan daerah (perda) meliputi tahap-tahap:
a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan
daerah (raperda).
b. Pembahasan rancangan perda.
c. Penarikan kembali rancangan perda.
d. Penetapan raperda menjadi perda.
13. Contoh
pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan:
a. Kontrol sosial terhadap UU.
b. Bersikap kritis terhadap
perundang-undangan yang tidakmengakomodasi aspirasi masyarakat.
c. Mematuhi peraturan
perundang-undangan di lingkungan keluarga,masyarakat dan negara.
14. Contoh
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan adalah korupsi. Korupsi
adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi.
15. Korupsi
harus diberantas karena menimbulkan kerugian-kerugian politis, ekonomis, sosial
budaya, hukum, pertahanan keamanan dan agama.
16. Usaha
pemberantasan korupsi dengan:
a. Sikap anti korupsi.
b. Penerapan asas pemerintahan yang bersih.
c. Pengadaan hukum dan kelembagaan anti korupsi.
17. Aturan
yang mengatur pemberantasan korupsi yaitu:
a. UUD 1945 pasal 7B ayat (5).
b. UU No.31 Tahun 2002 pasal 28.
c. UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139
ayat (2).
d. UU No.28 Tahun 1999.
e. UU No.31 Tahun 1999
18. Lembaga
anti korupsi di Indonesia, yaitu:
a. International Corruption Watch.
b. Masyarakat Transparansi Indonesia.
c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara.
Latihan Soal
Pilihan Ganda
1. Undang-undang
merupakan produk nasional, namun rakyat tetap …
a. mempunyai peranan yang sangat besar
terhadap perkembangan zaman
b. menilai kinerja dari
pemerintahan
c. berpedoman pada peraturan yang
berlaku
d. merasa terpanggil untuk ikut menetapkan
undang-undang
2. Undang-undang
mulai berlaku apabila …
a. telah diajukan oleh presiden
b. telah diundangkan lewat
lembaran negara
c. telah diundangkan lewat media massa
d. rakyat sudah paham mengenai undang-undang
3. Pada
dasarnya pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan daerah juga tidak lepas
dari adanya undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dapat disikapi
sebagai …
a. peraturan yang harus
dilaksanakan c. produk hukum baru
b. pedoman untuk kebijakan daerah d. penentu masa depan bangsa
4. Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di antaranya adalah …
a. membuat
peraturan untuk ditindak lanjuti presiden
b. badan
yang tugasnya mengoreksi presiden
c. fungsi
legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
d. badan
yang tugasnya menerapkan undang-undang
5. Dalam
menentukan peraturan pemerintah, presiden harus berpedoman pada …
a. menteri yang paling senior
b. keputusan
c. peraturan perundang-undangan yang
ada di atasnya
d. ketentuan masa depan bangsa
6. Jika
rancangan undang-undang yang diajukan presiden tidak mendapat persetujuan DPR,
maka …
a. rancangan
undang-undang dapat diperbaiki
b. rancangan
undang-undang tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
c. presiden
segera membuat RUU yang baru dan segera diserahkan ke DPR
d. Dewan
Perwakilan Rakyat membuat RUU sendiri
7. Pentingnya
undang-undang dalam suatu negara di antaranya adalah …
a. memberi
gambaran yang nyata tentang negara
b. mengatur
kehidupan dalam negara
c. menentukan
masa depan bangsa
d. menentukan
arah kebijakan pemerintah pusat
8. Peraturan
yang telah ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah mempunyai
landasan hukum yang kuat, oleh karena itu …
a. kita
berhak menaati peraturan
b. setiap
warga negara tanpa terkecuali harus menaati peraturan
c. kita
perlu informasi tentang peraturan tersebut
d. tidak
perlu diganggu gugat
9. Dalam
menentukan peraturan perundang-undangan, tidak lepas dari adanya …
a. masukan pejabat tinggi
b. masukan tokoh masyarakat yang disegani
c. masukan-masukan masyarakat luas
d. arahan dari pejabat terdahulu
10. Yang
berhak mengubah dan menetapkan UUD 1945 di negara kita adalah …
a. seluruh rakyat Indonesia
tanpaterkecuali
b. wakil-wakil bangsa Indonesia
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
d. lembaga tinggi negara
11. Organisasi
profesi berhak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang asal …
a. tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya
b. menguntungkan
kelompoknya sendiri
c. berpedoman
pada pemerintah
d. usul
itu tidak berlawanan dengan peraturan yang akan ditetapkan
12. Komisi
Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas mulia dikarenakan dapat menyelamatkan
…
a. harta
seseorang yang diambil oleh orang lain
b. milik
yayasan yang sudah berbadan hukum
c. keuangan
negara yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas
d. pendapatan
negara yang saat ini semakin berkurang
13. Dalam
negara demokrasi, peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah bersama
dengan DPR. Kedua lembaga negara tersebut …
a. mempunyai hubungan yang sangat
erat karena saling mengisi
b. tidak ada kaitannya sama
sekali
c. merupakan lembaga yang ada dalam
negara
d. tidak perlu berhubungan karena
tugasnya sudah jelas
14. Warga
negara yang melakukan tindak pidana korupsi harus …
a. ditindak menurut kehendaknya sendiri
b. ditindak menurut petunjuk dari
penyelenggara negara
c. ditindak menurut hokum yang berlaku
d. dibiarkan saja biar besok menyadari
sendiri
15. Indonesia
merupakan negara hukum, hal ini ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3)
bunyinya …
a. Negara kita negara hukum.
b. Negara Indonesia adalah negara
hukum.
c. Negara kita merupakan negara hukum.
d. Negara Indonesia merupakan negara
hukum.
16. Sebelum
melaksanakan tugas negara/ pejabat berkewajiban untuk …
a. membayar
apa yang menjadi tanggungan terhadap negara
b. memahami
akan tugas yang sekiranya dihadapi
c. mengucapkan
sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannnya
d. bersedia
untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan bersama
17. Dalam
melaksanakan tugas, KPK selalu …
a. mengadakan
koordinasi dengan pejabat daerah setempat
b. mengoordinasikan
penyelidikan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
c. memanfaatkan
waktu untuk mencari masalah di daerah
d. berpedoman
pada perintah presiden
18. Merajalelanya
korupsi berakibat kehidupan negara menjadi semakin …
a. meyakinkan
untuk kehidupan para pejabat negara
b. kurang
menentu dikarenakan ulah para koruptor yang melakukan tindakan demi memperkaya
diri sendiri
c. mudah
dibaca oleh bangsa lain di dunia
d. membahayakan
bagi kehidupan keluarga
19. Apabila
rancangan undang-undang yang akan disahkan menjadi undang-undang tidak mendapat
dukungan dari rakyat, pelaksanaan perundangannya …
a. tetap
dijalankan karena rakyat tidak perlu campur tangan
b. ditunda
sampai rakyat betul-betul dapat menerima atau dapat memahami undang-undang
tersebut
c. tidak
perlu memperhatikan suara dari rakyat karena wakil rakyat sudah dipercaya
d. menunggu
waktu yang ditetapkan oleh presiden
20. Peraturan
daerah pada dasarnya dibuat oleh …
a. kepala daerah bersama dengan mitra
di daerah
b. kepala daerah bersama dengan DPRD
c. kepala daerah beserta staf di
daerah
d. kepala desa saja
21.
Keikutsertaan rakyat dalam
urusan kenegaraan termasuk hal menetapkan peraturan perundangan merupakan ….
a. dasar kehidupan demokrasi c. pelaksanaan
kedaulatan rakyat
b. perwujudan negara hukum d. proses
pendidikan politik
22.
Dalam peraturan perundangan RI, UUD 1945 menempati urutan yang pertama sebab..
a. merupakan
hukum dasar tertulis c. ditetapkan
PPKI
b. dirumuskan
oleh pendiri negara d. merupakan
hukum positif
23.
Kita tidak menyetujui perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku.
Kewajiban moral menuntut kita agar semua tindakan selaras dengan peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu, yang terpenting adalah ….
a. para pemimpin berperan aktif
memberi contoh bersikap disiplin
b. adanya tindakan tegas terhadap
para pelanggarnya
c. kita melaksanakan setiap
peraturan yang ada dengan disiplin
d. sikap disiplin kita mulai dari
diri kita sendiri
24.
Hukum berfungsi mengatur ketertiban masyarakat. Fungsi ini merupakan
perwujudan sifat hukum ….
a. memaksa c. memonopoli
b. mengatur d. mengancam
25.
Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasar kekuasaan belaka.
Pernyataan ini terdapat pada ….
a. Pembukaan UUD 1945 c. Batang
Tubuh UUD 1945
b. Penjelasan UUD 1945 d. Aturan
Peralihan UUD 1945
26. Berikut
ini yang merupakan salah satu peraturan pelaksana perundang-undangan adalah ….
a. UU c. peraturan
presiden
b. keputusan
presiden d. instruksi
presiden
27.
Pengertian negara hukum
adalah ….
a. setiap
warga negara dilindungi oleh hukum
b. setiap
orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum
c. penyelenggara
kehidupan bernegara berdasar peraturan hukum
d. kekuasaan
hukum di suatu negara tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain
28.
Norma hukum negara kita menuntut berlakunya keikhlasan dalam mematuhi
hasil keputusan. Hal ini tertuang dalam
….
a. hukum
dasar negara c.
UU
b. peraturan
pemerintah d.
ketetapan MPR
29.
Pentingnya kesadaran hukum dan tertib hukum adalah ….
a. setiap
orang bebas berbuat tanpa adanya gangguan
b. setiap
orang terpaksa menjaga ketenangan dan ketenteraman
c. terlaksananya
norma hukum di masyarakat
d. terwujudnya
ketenangan dan ketenteraman hidup lahir batin
30.
Salah satu nilai dasar aturan hukum adalah ….
a. kepastian
hukum c. ketertiban
hukum
b. kesadaran
hukum d. kejelasan
hukum
31.
Sikap menjunjung tinggi norma hukum dalam masyarakat, antara lain ….
a. menolong
orang tua menyeberang jalan
b. memberikan
salam bila masuk sekolah
c. mematuhi
peraturan lalu lintas
d. tidak
melanggar peraturan tata tertib sekolah
32.
Menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku merupakan ….
a. hak setiap warga negara c. kewajiban
setiap warga negara
b. kehendak penguasa negara d. hakikat
setiap warga negara
33. Perundang-undangan
nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara
yang berwenang untuk ….
a. dijalankan oleh lembaga yang
berwenang
b. dipatuhi warga negara berskala
nasional
c. dipahami seluruh rakyat
Indonesia
d. dijalankan para penyelenggara
negara
34.
Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan ….
a. mengatasi keadaan darurat c. memenuhi ketetapan MPR
b. menjalankan UU d. memenuhi janji presiden
35.
Sumber hukum dasar negara Indonesia adalah ….
a. Pancasila c. ketetapan
MPR
b. UUD 1945 d. UU
36.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan kehidupan masyarakat menjadi
….
a. adil dan makmur c. sejuk
dan nyaman
b. aman dan tertib d. maju
dan meriah
37.
Peraturan perundang-undangan nasional memiliki arti yang sangat penting,
yaitu ….
a. memberikan
rasa keadilan bagi warga negara
b. melindungi
dan mengayomi pejabat negara
c. menciptakan
keamanan di pedesaan
d. melindungi
dan mengayomi penduduk desa
38.
Badan yang terlibat dalam penyusunan UU adalah ….
a.
presiden dan DPR c. presiden
dan menteri-menteri
b.
presiden dan MPR d. DPR
dan DPRD
39.
Penyusunan rancangan UU secara tidak langsung dapat melibatkan ….
a. anggota partai politik c. ilmuwan dari perguruan tinggi
b. lembaga swadaya masyarakat d. seluruh warga negara Indonesia
40. Proses
penyusunan keputusan presiden diawali dengan ….
a.
pengumuman lewat lembaran negara c. penulisan rancangan keputusan
b.
pengajuan pertimbangan kepada DPR d. pembentukan panitia
Isilah titik-titik berikut ini dengan
jawaban singkat!
1. Undang-undang merupakan suatu
peraturan yang dibuat oleh . . .
2. Menurut Pasal 5 Ayat (1) UUD
1945 yang berhak mengajukan Undang-undang adalah.
3. Peraturan daerah ditetapkan
oleh . . .
4. Undang-undang bisa
diberlakukan terlebih dahulu diundangkan lewat . . .
5. Peraturan perundang-undangan
hanya sebagai bagian dari . . .
6. Tata urutan peraturan yang
paling tinggi tingkatannya adalah . . .
7. Pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikarenakan . . .
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 mengatur tentang . . .
9. Presiden menyerahkan Rancangan
Undang-Undang yang telah . . .
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU itu tiap warga negara
mempunyai . . .
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Deskripsikan
pelaksanaan demokrasi di negara kita sejak awal kemerdekaan sampai sekarang!
2. Sebutkan
keunggulan demokrasi Pancasila!
3. Sebutkan
empat ciri negara demokrasi!
4. Mengapa
membangun budaya demokrasi lebih sulit daripada membangun pemerintahan
demokrasi?
5. Mengapa
diperlukan kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam membangun demokrasi?
6. Deskripsikan
tata urutan peraturan perundang-undangan negara kita!
7. Deskripsikan
perbedaan perundang-undangan nasional dengan UU!
8. Deskripsikan
secara singkat proses pengesahan UU!
9. Bolehkah
setiap warga negara melibatkan diri dalam penyusunan perundang- undangan?
Jelaskan!
10. Deskripsikan akibat yang muncul
jika peraturan perundang-undangan tidak meng- akomodasi aspirasi masyarakat!

Tidak ada komentar:
Posting Komentar